Riyan Permana Putra Minta Sidang Ditunda dan Gugatan Gugur karna Pimpinan Cabang BRI Bukittinggi Kembali Mangkir Sidang

 

Bukittinggi – Pada Kamis, 4 April 2024, Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH, bersama Gusti Prima Maulana, SH, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan BRI Bukittinggi adalah Gugur.

 

Sebab Penggugat dalam hal ini prinsipal Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi kembali mangkir sidang tanpa alasan yang jelas.

 

Jika Penggugat hadir menurut Riyan Permana Putra sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan agenda menghadirkan surat dan saksi, ujarnya.

 

Riyan Permana Putra menerangkan karena Prinsipal Penggugat yakni Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Bukittinggi diduga telah 4 (empat) kali tidak hadir pada proses Persidangan perkara a quo yakni pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 dan Pada hari selasa 26 Maret 2023 serta pada hari Rabu, 27 Maret 2023 lalu pada Kamis, 4 April 2024 yang mana pada proses persidangan PT. Bank BRI hanya diwakili oleh kuasanya seharusnya dalam proses persidangan perkara a quo prinsipal penggugat wajib hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal individu wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, terangnya di sela-sela sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Kamis, (4/4/2024).

 

Pada Selasa, 2 April 2024, Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan BRI Bukittinggi adalah Gugur.

 

Riyan Permana Putra menerangkan karena Prinsipal Penggugat yakni Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Bukittinggi diduga telah 3 (tiga) kali tidak hadir pada proses Persidangan perkara a quo yakni pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 dan Pada hari selasa 26 Maret 2023 serta pada hari Rabu, 27 Maret 2023 yang mana pada proses persidangan PT. Bank BRI hanya diwakili oleh kuasanya seharusnya dalam proses persidangan perkara a quo prinsipal penggugat wajib hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal individu wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, terangnya di sela-sela sidang dugaan korupsi Pasa Ateh di Pengadilan Negeri Padang, pada Selasa, (2/4/2024).

 

Maka prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukumnya di persidangan dianggap tidak hadir. Apabila prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukum tersebut adalah penggugat, maka gugatan tersebut adalah gugur. Jika prinsipal individu tersebut adalah tergugat, hakim menunda sidang supaya tergugat dipanggil untuk kedua kali secara patut, lanjutnya lagi.

 

Riyan Permana Putra juga menjelaskan bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat dalam hal ini Bank BRI Bukittinggi mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi berarti Penggugat telah menyatakan Tergugat I ataupun Tergugat II telah melakukan ingkar janji dalam sebuah perjanjian. Maka sesuai dengan hukum acara perdata setiap prestasi yang tidak terpenuhi maka wajib bagi mereka yang merasa kerugian akibat prestasi tersebut untuk memberi peringatan kepada orang atau badan hukum supaya melaksanakan prestasi tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat belum pernah memberikan peringatan/teguran tertulis kepada Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II perihal prestasi yang belum terpenuhi tersebut.

 

Riyan Permana Putra pun menyatakan seharusnya Penggugat dalam hal ini Bank BRI Bukittinggi memberikan restrukturisasi kepada Para Tergugat sebagaimana Peraturan Bank Indonesia UU No.7/1992 tentang Perbankan jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/190/DPN/IDPNP jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/319/DPNP/IOPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Dan yang dimaksud dengan Restrukturisasi/Perpanjangan Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Perkreditan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang harus dilakukan antara lain : Penurunan Suku Bunga Kredit, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pengurangan Tunggakan Bunga, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Menambah Fasilitas Kredit, atau Konversi Kredit. Berdasarkan Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi : Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 juga menyebutkan terkait Restrukturisasi yakni pada Ketentuan Umum Huruf C yang berbunyi : “Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.”

 

Lalu Riyan Permana Putra menyatakan karena Tergugat I dan Tergugat II sekarang mengalami macet bisnis. Maka terkait sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2019, Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan beritikad baik melunasinya dengan meminta Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat (BRI Bukittinggi), sebab sangat tidak adil rasanya apabila Jaminan Tergugat I dan Tergugat II berupa SHM No. 04062 atas nama Tergugat I dijual dan dilelang oleh Penggugat dan hasil jual tersebut digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat karena sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 59.922.326,- sedangkan harga jual Tanah dan SHM Milik Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000.

 

Sebelumnya Riyan Permana Putra, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar prinsipal Pimpinan BRI Bukittinggi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

 

Permintaan ini sangat beralasan hukum karna menurut Riyan Permana Putra dan tim sebagai wujud kekhususan, terdapat beberapa ketentuan dalam hukum acara gugatan sederhana yang berbeda jila dibandingkan dengan hukum acara gugatan konvensional, katanya disela-sela sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Kamis, (21/4/2024).

 

Riyan Permana Putra melanjutkan contohnya adalah mengenai batas waktu penyelesaian perkara paling lama selama 25 hari kerja, lalu upaya perdamaian yang mengecualikan mekanisme mediasi, serta upaya hukum hanyalah berupa keberatan, dan tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, dan lain-lain.

 

Riyan Permana Putra pun mengungkapkan selain ketentuan-ketentuan tersebut, salah satu kekhususan pada gugatan sederhana adalah mengenai kehadiran para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Gugatan Sederhana yang mengamanatkan agar Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

 

“Maka kami meminta pimpinan Bank BRI Cabang Bukittinggi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi

pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt sesuai aturan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Gugatan Sederhana,” tegas pengacara yang juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi serta perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sumatera Barat ini.

 

Dalam persidangan media ini menyaksikan, Riyan Permana Putra juga meminta agar kuasa dari Bank BRI Cabang Bukittinggi membawa AD/ART Perseroan hingga surat kuasa asli.

 

Sebelumnya berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bukittinggi, Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi mengajukan gugatan terhadap nasabah ke Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi.

 

Berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt menyatakan sidang dilaksanakan pada Kamis, 21 Maret 2024.

 

PT BRI Cabang Bukittinggi selaku penggugat, dan yang menjadi tergugat adalah J dan R. Dengan nilai sengketa sebesar Rp. 59.922.326,00.

 

Permohonan gugatan tersebut tampaknya merupakan gugatan sederhana terkait wanprestasi. Gugatan sederhana yang diajukan BRI Cabang Bukittinggi diduga terkait masalah pinjam meminjam uang antar peminjam (debitur) dengan pihak Bank.(Fendy Jambak/Andi)

 

Pimpinan Cabang BRI Bukittinggi Kembali Mangkir Sidang, Riyan Permana Putra Minta Sidang Ditunda dan Gugatan Gugur 

 

#EraBaruPasaman #HarimauPasaman #sumbar #minang #padang #padangpanjang #agam #batusangkar #painan #payakumbuh #dharmasraya #mentawai #padang #solok #solokselatan #pariaman #pasaman #lubukbasung #agam #limapuluhkota #pekanbaru #sawahlunto #pengacarabukittinggi #pkpaonline #upaonline #sumpahadvokat2023 #riyanpermanaputra #lbhbukittinggi #bukittinggi #konsultasigratis pengacara : advokat cerai pidana perdata tanah perumahan hutang piutang pemilu pilkada pelayanan publik waris pilkada umroh hutang piutang perbankan narkoba korupsi

 

Selengkapnya di pengacarabukittinggi.blogspot.com & pengacarabukittinggi.com atau hubungi Whatshapp: https://wa.me/6281285341919

 

baritonagarinews.com, nuansanews.com, sumbarekspres.com, mediaindonesiaindependen.com, lensasumbar.com, wajahsumbar.online, rohanakudusnews.com

babegametroonline, dan

minangkabauku.online

triagranews.com

Suluahnagari.com

 

Twitter dan instagram : minangkabauku

 

[Media Bukittinggi Agam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) – Forum Pers Independen Indonesia (FPII) – Persatuan Jurnali Riyan Permana Putra Minta Sidang Ditunda dan Gugatan Gugur karna Pimpinan Cabang BRI Bukittinggi Kembali Mangkir Sidang

 

Bukittinggi – Pada Kamis, 4 April 2024, Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH, bersama Gusti Prima Maulana, SH, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan BRI Bukittinggi adalah Gugur.

 

Sebab Penggugat dalam hal ini prinsipal Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi kembali mangkir sidang tanpa alasan yang jelas.

 

Jika Penggugat hadir menurut Riyan Permana Putra sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan agenda menghadirkan surat dan saksi, ujarnya.

 

Riyan Permana Putra menerangkan karena Prinsipal Penggugat yakni Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Bukittinggi diduga telah 4 (empat) kali tidak hadir pada proses Persidangan perkara a quo yakni pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 dan Pada hari selasa 26 Maret 2023 serta pada hari Rabu, 27 Maret 2023 lalu pada Kamis, 4 April 2024 yang mana pada proses persidangan PT. Bank BRI hanya diwakili oleh kuasanya seharusnya dalam proses persidangan perkara a quo prinsipal penggugat wajib hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal individu wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, terangnya di sela-sela sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Kamis, (4/4/2024).

 

Pada Selasa, 2 April 2024, Dr (cand). Riyan Permana Putra, SH, MH, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan BRI Bukittinggi adalah Gugur.

 

Riyan Permana Putra menerangkan karena Prinsipal Penggugat yakni Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Bukittinggi diduga telah 3 (tiga) kali tidak hadir pada proses Persidangan perkara a quo yakni pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 dan Pada hari selasa 26 Maret 2023 serta pada hari Rabu, 27 Maret 2023 yang mana pada proses persidangan PT. Bank BRI hanya diwakili oleh kuasanya seharusnya dalam proses persidangan perkara a quo prinsipal penggugat wajib hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan dengan tegas bahwa prinsipal individu wajib hadir dengan atau tanpa penasihat hukum, terangnya di sela-sela sidang dugaan korupsi Pasa Ateh di Pengadilan Negeri Padang, pada Selasa, (2/4/2024).

 

Maka prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukumnya di persidangan dianggap tidak hadir. Apabila prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukum tersebut adalah penggugat, maka gugatan tersebut adalah gugur. Jika prinsipal individu tersebut adalah tergugat, hakim menunda sidang supaya tergugat dipanggil untuk kedua kali secara patut, lanjutnya lagi.

 

Riyan Permana Putra juga menjelaskan bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat dalam hal ini Bank BRI Bukittinggi mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi berarti Penggugat telah menyatakan Tergugat I ataupun Tergugat II telah melakukan ingkar janji dalam sebuah perjanjian. Maka sesuai dengan hukum acara perdata setiap prestasi yang tidak terpenuhi maka wajib bagi mereka yang merasa kerugian akibat prestasi tersebut untuk memberi peringatan kepada orang atau badan hukum supaya melaksanakan prestasi tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat belum pernah memberikan peringatan/teguran tertulis kepada Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II perihal prestasi yang belum terpenuhi tersebut.

 

Riyan Permana Putra pun menyatakan seharusnya Penggugat dalam hal ini Bank BRI Bukittinggi memberikan restrukturisasi kepada Para Tergugat sebagaimana Peraturan Bank Indonesia UU No.7/1992 tentang Perbankan jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/190/DPN/IDPNP jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/319/DPNP/IOPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Dan yang dimaksud dengan Restrukturisasi/Perpanjangan Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Perkreditan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang harus dilakukan antara lain : Penurunan Suku Bunga Kredit, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pengurangan Tunggakan Bunga, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Menambah Fasilitas Kredit, atau Konversi Kredit. Berdasarkan Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi : Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 juga menyebutkan terkait Restrukturisasi yakni pada Ketentuan Umum Huruf C yang berbunyi : “Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.”

 

Lalu Riyan Permana Putra menyatakan karena Tergugat I dan Tergugat II sekarang mengalami macet bisnis. Maka terkait sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2019, Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan beritikad baik melunasinya dengan meminta Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat (BRI Bukittinggi), sebab sangat tidak adil rasanya apabila Jaminan Tergugat I dan Tergugat II berupa SHM No. 04062 atas nama Tergugat I dijual dan dilelang oleh Penggugat dan hasil jual tersebut digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat karena sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 59.922.326,- sedangkan harga jual Tanah dan SHM Milik Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000.

 

Sebelumnya Riyan Permana Putra, Pengacara nasabah dengan inisial J dan R yang digugat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt agar prinsipal Pimpinan BRI Bukittinggi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

 

Permintaan ini sangat beralasan hukum karna menurut Riyan Permana Putra dan tim sebagai wujud kekhususan, terdapat beberapa ketentuan dalam hukum acara gugatan sederhana yang berbeda jila dibandingkan dengan hukum acara gugatan konvensional, katanya disela-sela sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Kamis, (21/4/2024).

 

Riyan Permana Putra melanjutkan contohnya adalah mengenai batas waktu penyelesaian perkara paling lama selama 25 hari kerja, lalu upaya perdamaian yang mengecualikan mekanisme mediasi, serta upaya hukum hanyalah berupa keberatan, dan tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, dan lain-lain.

 

Riyan Permana Putra pun mengungkapkan selain ketentuan-ketentuan tersebut, salah satu kekhususan pada gugatan sederhana adalah mengenai kehadiran para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Gugatan Sederhana yang mengamanatkan agar Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

 

“Maka kami meminta pimpinan Bank BRI Cabang Bukittinggi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bukittinggi

pada perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt sesuai aturan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Gugatan Sederhana,” tegas pengacara yang juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi serta perintis Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Sumatera Barat ini.

 

Dalam persidangan media ini menyaksikan, Riyan Permana Putra juga meminta agar kuasa dari Bank BRI Cabang Bukittinggi membawa AD/ART Perseroan hingga surat kuasa asli.

 

Sebelumnya berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bukittinggi, Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Cabang Bukittinggi mengajukan gugatan terhadap nasabah ke Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi.

 

Berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Bkt menyatakan sidang dilaksanakan pada Kamis, 21 Maret 2024.

 

PT BRI Cabang Bukittinggi selaku penggugat, dan yang menjadi tergugat adalah J dan R. Dengan nilai sengketa sebesar Rp. 59.922.326,00.

 

Permohonan gugatan tersebut tampaknya merupakan gugatan sederhana terkait wanprestasi. Gugatan sederhana yang diajukan BRI Cabang Bukittinggi diduga terkait masalah pinjam meminjam uang antar peminjam (debitur) dengan pihak Bank.(Fendy Jambak/Andi)

 

Pimpinan Cabang BRI Bukittinggi Kembali Mangkir Sidang, Riyan Permana Putra Minta Sidang Ditunda dan Gugatan Gugur 

 

#EraBaruPasaman #HarimauPasaman #sumbar #minang #padang #padangpanjang #agam #batusangkar #painan #payakumbuh #dharmasraya #mentawai #padang #solok #solokselatan #pariaman #pasaman #lubukbasung #agam #limapuluhkota #pekanbaru #sawahlunto #pengacarabukittinggi #pkpaonline #upaonline #sumpahadvokat2023 #riyanpermanaputra #lbhbukittinggi #bukittinggi #konsultasigratis pengacara : advokat cerai pidana perdata tanah perumahan hutang piutang pemilu pilkada pelayanan publik waris pilkada umroh hutang piutang perbankan narkoba korupsi

 

Selengkapnya di pengacarabukittinggi.blogspot.com & pengacarabukittinggi.com atau hubungi Whatshapp: https://wa.me/6281285341919

 

baritonagarinews.com, nuansanews.com, sumbarekspres.com, mediaindonesiaindependen.com, lensasumbar.com, wajahsumbar.online, rohanakudusnews.com

babegametroonline, dan

minangkabauku.online

triagranews.com

Suluahnagari.com

 

Twitter dan instagram : minangkabauku

 

[Media Bukittinggi Agam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) – Forum Pers Independen Indonesia (FPII) – Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) – Pemerhati Jurnalis Siber (PJS)]s Indonesia (PJI) – Pemerhati Jurnalis Siber (PJS)]

Bagikan:
Hubungi Pengacara